Mengapa Masyarakat Indonesia Semakin Sering Turun ke Jalan?

Terdapat tiga aksi masyarakat yang paling menggelegar di kalangan masyarakat sipil pada periode pemerintahan yang sedang kita geluti ini, yakni Aksi “Peringatan Darurat” pada Agustus 2024, Aksi “Indonesia Gelap” pada Agustus-September 2025, dan di tahun 2026 ini dengan berbagai aksi mahasiswa yang meramaikan jalanan Jakarta Pusat pada pertengahan bulan Juni kemarin.

Beberapa waktu terakhir, kalo kamu sadar, ruang publik Indonesia semakin ramai dipenuhi dengan kritik terhadap pemerintah. Bentuknya berbagai macam, mulai dari penyuaraan opini via media sosial dalam diskusi terbuka, konten media sosial yang semakin merajalela, petisi daring, hingga aksi demonstrasi yang mengundang ribuan masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan untuk turun ke jalan.

Aksi yang meramaikan dinamika kemasyarakatan ini menimbulkan suatu pertanyaan: mengapa gelombang pengutaraan kekecewaan masyarakat Indonesia terasa kian membesar?

Jawabannya dapat ditemukan pada kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Dengan terpusat pada tantangan ekonomi, banyak warga yang merasa bahwa kehidupannya menjadi semakin sulit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi kelas menengah, misalnya, menjadi salah satu sorotan dengan faktor pembanding yang paling signifikan. Kelompok kelas menengah merasakan kerentanan yang paling berisiko membuatnya mengalami penurunan status ekonomi. CNBC Indonesia menyebut empat faktor yang menyebabkan hal tersebut, yakni kualitas lapangan kerja yang dianggap menurun drastis, tekanan biaya hidup yang terus meningkat secara signifikan, beban hutang dan suku bunga, serta kebijakan fiskal dan pajak yang dirasa memberatkan kelompok menengah.

Kondisi ekonomi ini juga dirasa semakin berat akibat banyaknya pernyataan dan sikap dari pejabat publik yang insensitif terhadap kondisi yang sedang dihadap rakyat, seperti pengawalan mobil-mobil pejabat pemerintah yang mengganggu masyarakat sipil. Perilaku tersebut semakin memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat yang seharusnya dilindungi dan dijamin kelayakan hidupnya.

Demonstrasi Adalah Cara Masyarakat Mempertahankan Akuntabilitas Pemerintah

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan lebih jelas, kita perlu melihat kembali mengapa sebuah negara dan pemerintahan dibentuk. Pada dasarnya, pemerintah memegang sebagian kewenangan atas hak hidup yang diberikan masyarakat agar kehidupan bersama dapat berjalan dengan lebih teratur.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan mengelola sumber daya publik dengan satu tujuan utama, yakni memberikan ruang bagi masyarakat untuk hidup dengan makmur dan sejahtera.

Pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, ketika sebagian masyarakat merasa bahwa fungsi-fungsi pemerintahan tersebut tidak dipenuhi secara penuh, kritik terhadap pemerintah menjadi sesuatu yang wajar.

Dalam sistem demokrasi, masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, melainkan juga hak untuk menuntut akuntabilitas dari pemegang kekuasaan. Demonstrasi pun menjadi salah satu cara masyarakat memenuhi hak tersebut.

Anna Sachs dari University of Amsterdam mengidentifikasi tiga alasan utama yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam suatu demonstrasi: Injustice yang harus dirasakan secara signifikan dan mengganggu; keyakinan bahwa partisipasinya bisa mendorong perubahan; dan terakhir, adanya rasa solidaritas dengan orang lain yang mengalami permasalahan yang serupa.

Dengan demikian, suatu aksi demonstrasi tidak bisa dipahami semata-mata sebagai bentuk kemarahan terhadap pemerintah. Demonstrasi merupakan upaya masyarakat untuk mengingatkan pemerintah atas mandat yang mereka emban.

Masyarakat turun ke jalan karena mereka ingin didengar. Mereka ingin pemerintah memperhatikan isu-isu yang mereka anggap penting. Mereka ingin memastikan bahwa kekuasaan tetap dijalankan untuk kepentingan publik. Inilah jantung dari suatu negara demokratis.

Ada dualisme atas demonstrasi yang menggambarkan nasib suatu negara. Di satu sisi, frekuensi dan besarnya gelombang demonstrasi yang muncul di Indonesia merupakan suatu sinyal yang patut diperhatikan oleh pemerintah.

Demonstrasi tidak muncul tiba-tiba, tetapi akibat akumulasi keresahan yang dirasakan oleh masyarakat—dalam konteks Indonesia, yakni tekanan ekonomi dan sosial yang dirasakan dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, di sisi lain, demonstrasi juga menunjukan sesuatu yang sering kali terlewat dari perhatian.

Orang tidak akan menghabiskan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk memperjuangkan sesuatu yang sudah tidak mereka pedulikan. Keputusan untuk bersuara, berkumpul, dan menuntut perubahan justru menunjukan bahwa ada harapan cinta tanah air yang dipertahankan.

Demonstrasi di Indonesia merupakan bukti kesalahan narasi yang banyak muncul ketika #KaburAjaDulu berseliweran. Daripada pergi meninggalkan tanah air, masih lebih banyak orang Indonesia yang cinta terhadap tanah air hingga rela untuk turun ke jalan dan memperjuangkannya.

Pada akhirnya, ramainya ruang publik di Indonesia atas hiruk pikuk politik Indonesia beberapa waktu terakhir ini menjadi pengingat bahwa politik tidak pernah sepenuhnya terpisah dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Politik menjadi fondasi arah kebijakan ekonomi, kualitas lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, akses pendidikan, hingga berbagai aspek kehidupan lainnya. Ketika fondasi tersebut terguncang dan berubah motivasinya, masyarakat pun menjadi korban atas dampak-dampaknya secara nyata.

Maka, ketika bertemu dengan teman yang menyampaikan, “Politik tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan gue,” berikan dia artikel ini untuk dibaca. Apa yang sedang terjadi hari ini menunjukan bahwa keputusan politik bukan hanya urusan para pejabat, atau kalangan tertentu saja, melainkan sesuatu yang membentuk kualitas hidup seluruh warga negara setiap harinya.

Nasib Demokrasi Indonesia Berdasarkan Perilaku Masyarakatnya

Memasuki pertengahan tahun 2026 menandakan hampir dua tahun Prabowo sudah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Selama dua tahun terakhir ini, dinamika politik Indonesia terasa cukup fluktuatif, terutama dilihat dari bagaimana masyarakat Indonesia merespons.

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa kurang sesuai sasaran, atau bahkan dinilai merugikan rakyat. Kondisi ini juga diperparah dengan celetukan-celetukan Prabowo dan para pejabat pemerintahannya yang kurang etis diterima oleh masyarakat.

Hingga kini, masyarakat pun terasa terbagi menjadi dua sisi yang cukup ekstrim, antara kelompok pendukung Prabowo garis keras, atau kelompok yang sangat kecewa dengan Prabowo dan jajaran pemerintahannya.

Salah satu hal yang paling ironis merupakan peningkatan konten media sosial netizen yang semakin terang-terangan menyerang para pendukung Prabowo dengan menyebut, “Untung gue bukan bagian dari 58.6%*” Artinya, sentimen suara masyarakat yang tadinya lebih banyak mendukung Prabowo dan Gibran kian memburuk pasca keduanya mengemban tanggung jawabnya.
*Persentase suara yang didapatkan pasangan Prabowo-Gibran ketika memenangkan posisi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden Indonesia tahun 2024.

Sentimen yang dirasakan oleh masyarakat ini tidak hanya disampaikan secara digital via media sosial, melainkan melalui berbagai aksi demonstrasi yang telah dilakukan. Sejak naiknya Prabowo, sudah ada tiga aksi mayor masyarakat dalam mengutarakan pendapatnya, yakni Aksi Indonesia “Peringatan Darurat” pada Agustus 2024, Aksi “Indonesia Gelap” pada Agustus-September 2025, dan yang baru-baru ini terjadi adalah aksi aliansi mahasiswa pada bulan Juni 2026 kemarin.

Masing-masing aksi yang dilaksanakan ini memiliki tuntutannya masing-masing, tetapi secara umum, kekhawatiran yang disampaikan itu sama, bahwa berbagai kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah mengkhawatirkan masyarakat.