Kripto-Fasisme adalah Akar Pemerintahan Prabowo

Jason Stanley mengidentifikasi ada sepuluh pilar yang menopang eksistensi fasisme di suatu lokalitas: (1) suatu idealisasi masa lalu bangsa yang dimitologisasi, (2) propaganda masif yang merendahkan supremasi hukum, (3) kebencian terhadap kalangan intelektual dan aktivitasnya, (4) kebohongan yang diproduksi dan direproduksi masal, (5) upaya untuk memperkokoh suatu konsepsi hirarki yang berbasis pada alam, (6) kecenderungan korbanisasi kalangan dominan di media dan diskursus publik, (7) obsesi esensialis yang mengkategorisasi masyarakat menjadi “para kriminal” dan “para orang biasa”, (8) kecemasan pada interaksi dan perilaku seksual di masyarakat yang menyimpang pandangan kalangan dominan, (9) kebijakan yang dibingkaikan dan dijustifikasikan untuk melindungi masyarakat kecil dan pedesaan dari ancaman dan pencemaran dari luar, (10) rekonfigurasi tatanan masyarakat agar mendorong privilese kalangan dominan selagi mengalienasi dan mengucilkan anggota masyarakat yang berada di luar kalangan tersebut.^[1]

Ini bukan abad ke-20. Kalian yang membaca ini bukan merupakan suatu masyarakat yang hidup pasca suatu Perang Dunia dan harus bertarung dengan suatu Depresi Besar yang menghantam masyarakat global menjadi reseptif terhadap ideologi ekstrim selayaknya Republik Weimar. Di saat yang sama, kita hidup di era ketika 58.6% masyarakat Republik Indonesia memilih—dengan kebijakan dan kebajikan mereka masing-masing—seorang figur pemimpin yang sudah terbukti pernah terlibat secara langsung dalam kasus penculikan aktivis 98 dan lebih menyukai untuk mengkambinghitamkan oposisi politiknya sebagai antek asing daripada mengadakan dialog yang terbuka, akuntabel, dan berkelanjutan. Waktu saya menulis ini adalah 12 Maret 2026. Suatu pertanyaan yang ada di benak kepala banyak orang yang pernah membaca tentang fasisme adalah ini: Apakah kita sedang melihat—sebagaimana sering disebut oleh banyak mahasiswa, aktivis dan masyarakat madani—fasisme yang berkembang biak di Indonesia? Jika iya, apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia sekarang? Jika tidak, maka apa yang sedang kita amati? Kata, jargon, istilah, atau label apa yang bisa kita pasangkan jika bukan fasisme untuk menggambarkan tragedi sosial dan politik yang kita amati melalui kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo?

Stefanie Prezioso mengidentifikasi ada resiko besar dalam penggunaan istilah fasis tanpa dengan matang mempertimbangkan konteks sejarahnya. Jika kita menggambarkan sebuah kekuatan politik sebagai kekuatan yang fasis, di saat yang sama kita juga mengambil kesimpulan bahwa beragam jenis analisis dan solusi yang kita rancang patut mengikuti kerangka anti-fasis yang mengkonstruksi segala bentuk perlawanan dan gerakan politik kita. Ini tampak tidak signifikan sampai kita mempertimbangkan bahwa kita bukan lagi hidup di zaman yang sama seperti Republik Weimar. Prezioso bahkan menulis:

The twenty-first century is defined by the political impotence of governments and parliaments, unable to influence policies supposedly dictated “by the markets,” but in reality serving the interests of a coterie of superrich elites around the world’s major economies.

Kita harus menimbang trajektori politik Indonesia yang memiliki konfigurasinya sendiri yang khas serta tidak dapat disamakan dengan lokalitas lain yang bersejarah dengan fasisme. Salah satu cara untuk melaksanakan pertimbangan ini adalah upaya proaktif untuk memahami segala kebijakan dan polemik pemerintahan Prabowo melalui kacamata kritis yang peka terhadap kronologi dan modus operandi kebijakan pemerintahannya yang tidak jelas dan tendensius ketika dibandingkan dengan sasaran yang sudah ditetapkan dengan konsensus publik.

Menjelang masuknya dunia ke abad ke-21, kripto-fasisme merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada gerakan politik yang berupaya untuk memihak ke kelas menengah, tetapi menerima atau bahkan melegitimasi kekerasan politik, kepremanan, dan ambiguitas mengenai rezim fasis yang pernah ada di suatu negara.^[2] Dalam konteks ini, kripto adalah suatu bentuk terikat—sama seperti “pra-” atau “pasca-”yang berkonotasi rahasia. Beruntungnya, kita juga tinggal di negara dengan sistem media yang sensasional, polivalen, dan berkaitan langsung dalam struktur kepemilikannya dengan politikus.^[3] Ini mempermudah tujuan tulisan ini karena dalam rangka mencari tahu apakah ada unsur kripto-fasisme di sistem politik Indonesia, kita dapat menganalisis pada kode-kode yang digunakan oleh para kolumnis politik serta aktor politik lain untuk berkomunikasi tanpa input dari publik. Menariknya, apa yang pertama kali terlintas dalam benak saya mengenai kode kripto-fasistik pertama yang dapat kita telusuri justru datang dari Prabowo sendiri.

***

Pada Oktober 2018, Make Indonesia Great Again menjadi slogan yang dipakai oleh Prabowo Subianto dan tim kampanyenya. Meskipun bagi pengamat yang waras ini adalah upaya mereplikasi keberhasilan gerakan Make America Great Again oleh Donald Trump, jiplakan tersebut dimaklumi saat itu bagi pendukung Prabowo sebagai bukti yang menunjukkan komitmen Prabowo dalam “membangkitkan patriotisme” dan “mengedepankan rakyat” saat berkontestasi dengan Joko Widodo. Menurut keyakinan saya, justru penggunaan slogan ini adalah celah pertama di politik Indonesia ketika Prabowo Subianto mencoba untuk menanamkan benih fasisme di pikiran masyarakat Indonesia.

Konten utama dari slogan tersebut memuat dua unsur naratif yang problematik. Pertama, kata again dalam slogan yang dipakai mengandung asumsi deskriptif bahwa jauh di masa lalu kapanpun itu, ada “masa” atau waktu ketika Indonesia berada di puncak kejayaan, entah secara militer, politik, ekonomi, sosial, kultural maupun ekologis. Adanya sentimen ini setidaknya dapat dibuktikan dari sisi ekonominya sebagaimana terlihat melalui ujaran oleh Prabowo sendiri di suatu acara Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Menurutnya, Indonesia telah “melenceng” dari pasal 33 di Undang-Undang Dasar 1945 yang mengonseptualisasikan susunan ekonomi di Indonesia yang sederhananya harus:

1. berdasarkan pada asas kekeluargaan
2. mengadakan kekuasaan negara terhadap cabang-cabang produksi penting bagi hajat hidup orang
3. menyelenggarakan perekonomian nasional agar berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Kedua, di luar pemakaian kosa kata yang ambigu, ada penyangkalan faksi politik Prabowo terhadap polemik bahwa narasi dan sentimen dibalik slogan ini berpotensi digunakan di luar konteks sederhana sebelumnya dan dapat merajalela menjadi bentuk populisme yang anti-demokratis dan koersif—sebagaimana pernah disuarakan oleh Muhamad Heychael bahkan menyangkut kedua kandidat politik saat itu sehubungan dengan tuntutan oleh Prabowo mengenai independensi media. Penyangkalan tersebut ketika dipaparkan dengan mulut yang sama yang berujar Make Indonesia Great Again sejalan dengan kebencian kubu politik Prabowo menjelang pemilu 2019 terhadap kalangan intelektual, aktivis, dan utamanya jurnalis yang menganggap ketiga pihak tersebut entah bagaimana logikanya seakan-akan hambatan untuk mewujudkan Indonesia yang great again.

Kita tahu bahwa Prabowo telah meninggalkan narasi itu dan justru kalah di pemilu 2019 karena—pandangan saya pribadi—masyarakat Indonesia pada saat itu muak dengan slogan hasil plagiarisme dan lebih “sreg” dengan image dan janji politik yang ditawarkan Jokowi. Masalahnya adalah slogan tersebut memberikan Prabowo dan tim kampanyenya pengalaman substansial untuk merevisi instrumen kripto-fasistik yang mereka ingin bawa kedepannya. Seperti yang diungkapkan oleh Stanley:

Fascist politics seeks to destroy the relations of mutual respect between citizens that are the foundation of a healthy liberal democracy, replacing them ultimately with trust in one figure alone, the leader. When fascist politics is at its most successful, the leader is regarded by the followers as singularly trustworthy.^[4]

Dan apa yang paling bisa dipercaya di Indonesia jika bukan sensasi dan persepsi?

***

Baju Hawaiian biru terang, kacamata bundar steampunk, dan kolam renang yang antah berantah bersama beberapa kawan, Richard Jersey mengunggah suatu video musik berjudul Oke Gass-Richard Jersey (official music Video) #okegas#viraltiktok#okegas pada 13 January 2020. Dalam waktu sekitar 3 tahun, lagu ini diremix dan dijadikan selayaknya anthem untuk tim kampanye Prabowo Subianto yang—di saat yang sama—mengadopsi citra Prabowo Gemoy. Metode ini untuk mengajak masyarakat Indonesia agar mengenal sosok Prabowo sebagai seseorang yang lembut, ramah, dan menggemaskan dalam rangka pemilu 2024—suatu putaran balik dari citra yang dibangun untuk pemilu sebelumnya. Tidak hanya ini secara efektif menutup kritik-kritik pedas mengenai sejarah Prabowo dan kegagalannya dalam memenangkan dua pemilu yang dia pernah lewati, tetapi ini juga mendongkrak dukungan untuk blok politiknya—yang uniknya kali ini menggandeng faksi Jokowi meskipun sebelumnya dibenci.

Bagi pengamat politik, ini merupakan suatu instansi yang menunjukkan bahwa politik memang suatu permainan kotor yang memaksa aktor untuk fleksibel. Bagi pengamat media, ini menunjukkan kekuatan dari personal branding dan strategi messaging yang tepat di dunia politik. Bagi proponen anti-fasisme, penentang anti-intelektualisme, dan penggemar politik yang waras seperti saya, ini adalah tragedi yang hampir setingkat dengan penutupan kebenaran dibalik pembantaian massal pasca kejadian G30S. Tidak ada fakta yang lebih menjijikan di waktu dekat ini selain fakta bahwa faksi politik yang dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia melalui institusi yang legitimate secara hukum adalah suatu blok yang:

• terang-terangan membenci orang berpendidikan tinggi mengambil keputusan selayaknya pendidikan mereka daripada memastikan pemerintahannya diisi oleh orang kompeten dan berkualifikasi di bidang terkait;
• lebih tertarik angkuh dalam memaksakan suatu program distribusi pangan gratis di wilayah yang berkali-kali telah beraspirasi untuk menolaknya;
• terobsesi dalam memuja kalangan militer sebagai sosok pelindung bangsa yang gagah dan setia di saat yang sama ingin “membina” mahasiswi konyol yang mengekspresikan kegelisahannya terhadap kondisi politik di Indonesia;
• ingin mendorong suatu program transmigrasi ke provinsi yang masyarakat aslinya telah mengalami konflik horizontal dan vertikal sejak dibohongi dan dieksploitasi oleh aparat pemerintahan Indonesia; dan
• terus menerus memperlakukan segala bentuk oposisi politik yang dihadapi selayaknya buronan dan musuh negara selagi menggandeng Donald Trump dan melegitimasi suatu badan internasional yang mendukung kekacauan dan kejahatan dengan gaya politik yang menyimpang norma kemanusiaan yang berstatus nirkala dan nirtempat.

Patut diakui bahwa akar pemerintahan Prabowo yang membuatnya amat kokoh bahkan di gelombang kritik dan demo besar-besaran adalah identifikasi narrative blindspot di kesadaran masyarakat dan instrumentalisasi—bukan untuk membangun political will yang transformatif ataupun konstruktif dengan mengisi suatu policy gap—tetapi untuk mengamankan kepemimpinannya agar digelayuti dengan patriotisme fana dan populisme yang berbasis kebutaan politik masyarakat terhadap kripto-fasisme.

---

1. Jason Stanley, How Fascism Works: The Politics of Us and Them (New York: Random House, 2018). ↩︎

2. Peter Davies, The Routledge Companion to Fascism and the Far Right (Routledge, 2002), 5. ↩︎

3. Daniel C Hallin and Paolo Mancini, Comparing Media Systems beyond the Western World (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). ↩︎

4. Stanley, How Fascism Works: The Politics of Us and Them, 57. ↩︎